Upaya untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara digital terus didorong Pemerintah Provinsi Sulbar.
Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) harus berbasis tekhnologi. Pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris usai melakukan rapat bersama seluruh Samsat Provinsi dan kabupaten.
“Tidak boleh ada toleransi lagi, perintah pak Gubernur semua Samsat harus Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tidak ada penerimaan tunai,” kata Idris.
Oleh karena itu, melalui rapat yang digelar pihaknya telah bersepakat untuk sampai GNNT sejumlah instrumen kerja harus di back up dengan tekhnologi yang baik.
“Misalnya Samsat harus memperbaiki qris, kemudian komunikasi internal di Samsat harus sepakat dengan semua komponen yang ada seperti dari Kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja harus satu bahasa,” kata Idris.
Sebab menurutnya, berdasarkan penilaian KPK dan BPK Sulbar termasuk daerah yang tidak taat GNNT.
Dengan pembayaran non tunai, akan ada banyak manfaat yang didapat, selain lebih praktis, tentunya transaksi non tunai dapat menjadi upaya meminimalisir, bahkan mencegah tindakan yang dapat merugikan.
Sebab, transaksi non tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit. (fia/rls)
